Regulasi Terbaru! Jabatan Kepala Sekolah Dihapus Berdasarkan Permenpan RB No 21 Tahun 2024

"Ilustrasi gambar Jabatan Kepala Sekolah Dihapus Berdasarkan Permenpan RB No 21 Tahun 2024". (Sumber image: aplikasi PMM).

Regulasi Terbaru! Jabatan Kepala Sekolah Dihapus Berdasarkan Permenpan RB No 21 Tahun 2024. Perubahan besar kembali hadir di dunia pendidikan Indonesia. Pada tanggal 10 Desember 2024, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No 21 Tahun 2024 resmi "Jabatan Kepala Sekolah Dihapus".

Langkah penting mengenai jabatan kepala sekolah dihapus ini merupakan bagian dari penyederhanaan nomenklatur jabatan di sektor pendidikan, sekaligus mempertegas tugas dan tanggung jawab setiap posisi.

Kebijakan tentang jabatan kepala sekolah dihapus ini mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, terutama para guru dan pengelola pendidikan, karena membawa dampak langsung terhadap sistem administrasi dan pengelolaan sekolah.

Artikel ini akan mengulas tentang Permenpan RB No 21 Tahun 2024 menghapus istilah Kepala Sekolah dan mengapa perubahan nomenklatur kepala sekolah ini penting bagi masa depan pendidikan di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terus berupaya menyempurnakan tata kelola pendidikan.

Berdasarkan Permenpan RB No 21 Tahun 2024, salah satu fokusnya adalah menyederhanakan jabatan dan nomenklatur di bidang pendidikan melalui, yaitu:

• Penghapusan istilah "Kepala Sekolah" menjadi "Kepala Satuan Pendidikan".
• Pengembalian jabatan fungsional tertentu seperti "Pengawas Sekolah dan Penilik" menjadi "Pendamping Satuan Pendidikan".
• Pengembalian jabatan "Pamong Belajar" menjadi "Pendidik" pada jalur pendidikan Non Formal.

Menteri PANRB saat ini, menyebut bahwa langkah khususnya mengenai jabatan kepala sekolah dihapus ini bertujuan untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab, tanpa mengubah fungsi utama jabatan tersebut.

Informasi lengkap tentang penghapusan Jabatan Pengawas Sekolah dan Penilik, serta Pamong Belajar Berdasarkan Permenpan RB No 21 Tahun 2024 dapat Anda lihat disini. 

Kepala Sekolah Sebagai Tugas Tambahan

Dalam permenpan RB No 21 Tahun 2024 ini posisi Kepala Satuan Pendidikan tetap dianggap sebagai tugas tambahan, bukan Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Dirjen GTK No 5958/B/HK.03.01/ 2022, yang menetapkan bahwa Kepala Satuan Pendidikan adalah Guru yang diberi amanah tambahan untuk memimpin sekolah.

Kriteria Menjadi Kepala Satuan Pendidikan

Berdasarkan informasi dari laman Platform Merdeka Mengajar (PMM), Pemerintah menetapkan kriteria wajib berikut bagi guru yang ingin menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan, yaitu:

• Memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D4.
• Memiliki sertifikat pendidik yang diakui oleh pemerintah.
• Memiliki sertifikat pelatihan Calon Kepala Sekolah (CKS) CKS atau sertifikat Guru Penggerak (GP).
• Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I dan Golongan Ruang III/b bagi Guru yang berstatus PNS.
• Memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru Ahli Pertama.
• Berusia kurang dari atau maksimal 56 tahun.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) saat ini adalah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa kesempatan ini terbuka bagi semua guru yang memenuhi kriteria, termasuk yang tidak berasal dari program Guru Penggerak (GP).

Implementasi dan Batas Waktu

Perubahan nomenklatur kepala sekolah ini wajib diterapkan paling lambat dua tahun setelah peraturan menteri ini diundangkan, yaitu pada akhir tahun 2026.

Proses perubahan istilah Kepala Sekolah dalam Permenpan RB No 21 Tahun 2024 ini melibatkan revisi dokumen resmi, pelatihan, dan penyesuaian kebijakan internal sekolah.

Dampak dan Tantangan Perubahan

Dampak Positif Perubahan:

• Penyederhanaan Nomenklatur: Istilah yang seragam menciptakan konsistensi di lingkungan pendidikan.
• Peningkatan Profesionalitas: Persyaratan yang lebih spesifik memastikan kompetensi Kepala Satuan Pendidikan.
• Kesempatan Merata: Semua guru memiliki peluang yang sama untuk menjabat, tanpa diskriminasi.

Tantangan Implementasi:

• Penyesuaian Administratif: Dokumen resmi seperti SK dan surat tugas perlu direvisi.
• Sosialisasi: Diperlukan pelatihan dan komunikasi efektif kepada para guru.
• Kesiapan Operasional: Sekolah harus memastikan perubahan istilah tidak mengganggu operasional atau hubungan masyarakat.

Langkah Mengatasi Tantangan

Untuk menghadapi tantangan implementasi perubahan nomenklatur kepala sekolah tersebut, pemerintah dan instansi pendidikan dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan Terperinci: Menyusun panduan pelaksanaan perubahan nomenklatur secara bertahap, termasuk revisi dokumen administratif dan regulasi internal sekolah.
2. Pelatihan Guru: Mengadakan program pelatihan atau workshop bagi para guru untuk memahami perubahan nomenklatur ini, baik dari sisi administratif maupun teknis.
3. Peningkatan Koordinasi: Memperkuat koordinasi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian PANRB, dan dinas pendidikan daerah untuk memastikan kelancaran implementasi.
4. Sosialisasi kepada Publik: Melibatkan masyarakat, termasuk orang tua murid, melalui komunikasi yang transparan agar mereka memahami bahwa perubahan ini hanya pada nomenklatur, bukan fungsi atau peran kepala sekolah.
5. Monitoring dan Evaluasi: Mengawasi pelaksanaan perubahan nomenklatur secara berkala dan mengevaluasi hambatan yang mungkin muncul untuk segera menemukan solusi yang tepat.

Perubahan nomenklatur kepala sekolah ini diharapkan tidak hanya mempermudah tata kelola pendidikan, tetapi juga meningkatkan profesionalisme dan efisiensi di lingkungan pendidikan Indonesia.

Dengan langkah-langkah yang tepat, tantangan implementasi perubahan nomenklatur kepala sekolah dapat diatasi, sehingga tujuan reformasi ini dapat tercapai dengan baik.

Selengkapnya mengenai isi dari Permenpan RB No 21 Tahun 2024 menghapus istilah Kepala Sekolah menjadi Kepala Satuan Pendidikan dapat Anda lihat/unduh pada tautan link tombol download dibawah ini:

Kesimpulan

Perubahan istilah Kepala Sekolah menjadi Kepala Satuan Pendidikan dalam Permenpan RB No 21 Tahun 2024 adalah langkah strategis untuk menyederhanakan tata kelola pendidikan.

Meski hanya berupa perubahan istilah kepala sekolah, ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas dan efisiensi dalam dunia pendidikan.

Dengan persyaratan dan waktu implementasi yang jelas, regulasi terbaru terkait jabatan kepala sekolah dihapus ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di Indonesia.

Demikian informasi tentang Regulasi Terbaru! Jabatan Kepala Sekolah Dihapus Berdasarkan Permenpan RB No 21 Tahun 2024 ini. Semoga artikel ini bermanfaat khususnya bagi Kepala Sekolah di Instansi Pendidikan Kabupaten Klungkung. Salam Edukasi. Salam Pancasila.

Sumber: peraturan.bpk.go.id.